INDOKRONIK – Kemarin lalu,
Senin 28 Januari 2019, Wapres Jusuf Kalla memantau titik macet Jakarta. Naik
helikopter, dia duduk bersama Gubernur Anies, Sri Mulyani dan Budi Karya.
Ini bahasa politik. Maret
2014, Gubernur Joko Widodo menyatakan masalah banjir dan macet mudah diatasi
bila jadi presiden.
Sebuah pernyataan double
bladed naginata sword. Nyerang Presiden SBY sekaligus menginjeksi halusinasi
rakyat.
Nyatanya, 5 tahun Joko Widodo
berkuasa sebagai Presiden, dua masalah itu tetap parah. Banjir berkurang
setelah Anies Baswedan jadi gubernur. Karena itu, Wapres Jusuf Kalla bermanuver
naik helikopter mengingatkan rakyat soal janji kosong 5 tahun lalu.
Keliatan Wapres Jusuf Kalla sudah
gerah. Belum lama dia marah-marah biaya pembangunan LRT 1 kilonya 500 milyar.
Jika dibreak-down, biaya itu
menjadi 500 juta 1 meter, 5 juta 1 centimeter dan 1 milimeter berbudget 500
ribu rupiah.
Wapres Jusuf Kalla juga
mengkritik pola pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran. Palembang
sedikit penduduk, tapi dibangun LRT. Alhasil, cuma jadi tourist attractions.
Jauh sebelum itu, orang-orang
Jusuf Kalla disingkirkan dari kabinet. Anies Baswedan dan Sudirman Said
contohnya. Kebijakan import Joko Widodo merugikan Bosowa Corp dan banyak
perusahaan domestik. Ekonomi dan daya beli lemah.
Sebagai Ketua Umum DMI,
Wapres Jusuf Kalla menginstruksikan semua pengurus Dewan Masjid untuk membakar
tabloid “Indonesia Barokah” yang bermuatan menyerang Paslon Prabowo-Sandi
dengan issue black campaign dan fitnah.
Sekali pun, tabloid ini
menguntungkan Kubu Paslon Ko-Ruf No 1, namun kontennya bersifat merusak
demokrasi. Di medsos, Ipang Wahid marak disebut-sebut sebagai otak di balik
beredarnya tabloid ini.
Satu tugas unfinished Wapres
Jusuf Kalla sebagai seorang negarawan. Dia mesti tekan Joko Widodo supaya cuti
atau mundur dari jabatan presiden. Sehingga kampanye pilpres bisa lebih fair.
Selama Joko Widodo berperan
sebagai presiden dan capres sekaligus, niscaya KPU akan terus berulah
aneh-aneh.
Sumber :
eramuslim.com
